Jalan Berbayar Dimulai Dulu di Tiga Koridor

Soal sistem pembayaran ERP, lanjut Udar, pihaknya masih membahas dengan Polda Metro Jaya. Saat ini ada dua skema yang dibicarakan. Pertama, pembayaran secara tunai. Kedua, dalam bentuk e-money. "Itu terlalu teknis-lah. Nanti itu. Kita masih bahas banyak hal," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Balegda DPRD Triwisaksana mendesak pemprov DKI menyediakan angkutan umum layak terlebih dulu sebelum ERP diterapkan. Bila tidak, dia khawatir masyarakat akan beralih menggunakan sepeda motor. "Kalau seperti itu, malah memunculkan persoalan baru," kata dia ditemui terpisah.

Dia menyebut bahwa DPRD tak tinggal diam melihat program pemprov dalam mengurai kemacetan. Saat ini, pihaknya tengah menyusun rencana peraturan daerah (raperda) tentang ERP. Salah satu yang paling penting dalam raperda itu adalah adanya kemungkinan menaikkan pajak kendaraan bermotor di DKI. "Kami masih menghitungnya bersama dinas pajak. Kita intens soal itu," ucapnya. (bad/dwi)

:ads="1"