Jangan Abaikan Pos Menag dan Mensos

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan pos Kementerian Agama dan Kementerian Sosial perlu menjadi perhatian publik jelang pembentukan kabinet pada pemerintah baru 20 Oktober 2014. Alasannya, dua kementerian ini tidak kalah pentingnya dengan kabinet yang menangani ekonomi.

“Kementerian Agama menjadi garda depan dalam memelihara kebhinekaan. Kementerian sosial menjadi tumpuan untuk mengatasi masalah sosial-kemanusian,” kata Bawono di Jakarta, Jumat (15/8).

Bawono mengakui Kemenag dan Kemensos saat ini seolah jauh dari perhatian publik karena fokus pada kementerian bidang ekonomi. "Itu bisa dimaklumi karena tantangan ekonomi yang diwariskan pemerintahan SBY terbilang pelik dan sensitif. Tapi Kemenag dan Kemensos tak boleh dilupakan," ucapnya.

Dijelaskan Bawono, Kemenag terkait erat dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, termasuk di kalangan intra agama. Kementerian Sosial terkait dengan fakta bahwa selain rawan bencana, Indonesia juga dihadapkan pada kesenjangan sosial yang semakin melebar.
 
Menurut Bawono, di bidang kehidupan beragama, muncul masalah yang tak bisa dianggap remeh, yakni menguatnya paham radikal serta kian menjamurnya perilaku tak toleran. Ini akan jadi ancaman bagi kebhinekaan dan kemajemukan beragama di tanah air.
 
Sementara itu, di bidang sosial kemanusiaan, kinerja Kemensos kerap dipertanyakan ketika terjadi bencana dan juga pada kasus-kasus tunggal yang banyak mendapat perhatian publik. Kementerian ini dinilai terlalu birokratis, tak responsif dan juga cenderung menjadi instrumen pencitraan politik.

Sosok seperti apa yang layak diangkat menajdi Menag dan Mensos? Bawono mengatakan calon Menag harus memiliki pemikiran terbuka dan toleran agar dapat mengayomi seluruh umat beragama dan semangat kebhinekaan.  

"Saya kira sosok seperti Lukman H Saefudin sekarang  merupakan gambaran menteri agama mendekati ideal," kata dia.

Bawono menambahkan bila Jokowi sebagai Presiden terpilih berpikir luas, Lukman H Saefudin pantas dipertahankan,  meskipun politikus PPP itu tidak berasal dari partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Lukman dinilainya berhasil melepaskan atribut partainya, dan tampil sebagai sosok yang mengedepankan kebhinekaan.

Sementara untuk Kemensos, Bawono berharap kementerian itu tak lagi menjadi kementerian yang dijatahkan khusus bagi partai koalisi. Perannya menjadi strategis untuk menunjukkan kehadiran negara dan menyiapkan jaring pengaman bagi kelompok masyarakat yang tersisihkan dalam derap pembangunan.
 
“Kemensos sebaiknya bukan lagi menjadi jatah politik bagi partai koalisi pendukung sebagaimana terjadi selama ini," katanya. (awa/jpnn)