Jangan Ada Intervensi Kekuasaan di Pilkada 2018

jpnn.com, DEPOK - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan agar partai-partai yang ada di pemerintahan jangan pernah menggunakan pengaruh kekuasaan apalagi sampai mengintervensi jalannya proses demokrasi di Pilkada Serentak 2018.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ketika ditanya tanggapan Megawati terkait wacana penunjukkan Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Hasto menuturkan bahwa penunjukkan Pj Gubernur tersebut merupakan kewenangan pemerintah agar pemerintahan berjalan baik selama masa transisi setelah periode kepemimpinan kepala daerah definitif habis.

Khusus Jabar dan Sumut, tugasnya tentu menjaga supaya suasana tetap kondusif, bukan kepentingan calon tertentu.

"Jangan sekali-kali partai-partai yang ada dalam pemerintahan termasuk PDI Perjuangan berpikir jangka pendek untuk menggunakan kekuasaan hanya sekedar untuk menang," ujar Hasto usai pembukaan sekolah partai di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Dia bahkan mengungkit lagi bahwa PDI Perjuangan pernah punya pengalaman buruk bagaimana diintervensi kekuasaan dengan segala cara.
Tidak bisa ikut Pemilu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimanipulasi, hingga alat-alat negara dikerahkan untuk memenangkan calon-calon tertentu.

"PDI Perjuangan dengan pengalaman baik buruk di masa lalu, kami justru ingin memelopori agar alat negara, KPU itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya sebaik-sebaiknya tanpa intervensi kekuasaan. Biarlah rakyat yang menjadi hakim," tegas Hasto.

Karena kewenangan penunjukan Pj Gubernur kewenangan mendagri, kata Hasto, partainya berkeyakinan pemerintahan Joko Widodo dengan seluruh jajaran akan mendengarkan seluruh aspirasi dari bergagai pihak yang berlakangan muncul.