Jangan Pilih Caleg Pemeras
Rabu, 19 November 2008 – 08:49 WIB
Dia menanggapi banyaknya kasus korupsi APBD yang melibatkan kepala daerah dan oknum anggota DPRD yang ikut menerima aliran dana. Hanya saja, dia tidak secara spesifik menyebut di daerah mana saja hal itu terjadi. Dia hanya menjelaskan secara umum. Seperti diketahui, dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur dan Kota Medan, Sumatera Utara, terindikasi ikut menikmati dana APBD. Untuk kasus Kukar, sejumlah anggota DPRD sedang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan sudah ada yang menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).
Namun, saat ditanya kasus korupsi APBD Medan dimana DPRD Medan ikut menerima aliran dana yang disebut untuk proses pembahasan RAPBD dan menjelang laporan pertanggungjawaban kepala daerah, secara tegas Djohermansyah menyebutkan, hal itu sudah tergolong bentuk pemerasan.
“Karena kalau mereka tidak dikasih uang oleh pihak eksekutif, pembahasan RAPBD bisa terancam tidak diketok palu, atau Lpj kepala daerah bisa ditolak. Ini model pemerasan yang biasa terjadi,” terangnya.