Jangan Sampai Ada Anggapan Kebijakan Ekonomi Disengaja Susahkan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna menilai pemerintah tidak bergerak cepat mengatasi kondisi perekonomian yang telah membuat rakyat semakin susah.

Imbasnya, paham radikalisme akan berkembang pesat di masyarakat. Sebab ujar Budyatna, kesusahan ini akan memunculkan sikap anti pemerintah karena dipersepsi tidak pro rakyat.

"Ini Jokowi harus hati-hati dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk. Akan muncul sikap anti pemerintah yang bisa menyebabkan ideologi radikal berkembang pesat. Radikalisme itu muncul karena ketidakpuasan masyarakat atas sikap pemerintah yang dianggap tidak adil. Ini dimanapun seperti ini, simpati akan muncul pada pihak-pihak yang melawan pemerintah," kata Budyatna ketika dihubungi, Kamis (5/8).

Dia jelaskan, radikalisme itu biasanya memanfaatkan ketidakpuasan rakyat. Mereka kerap menyuarakan kebatilan.

"Kalau ini terjadi maka mungkin saja paham seperti ISIS menguat. Apa yang terjadi di Irak dan Suriah bisa terjadi di Indonesia. Kalau itu sudah terjadi repot, karena Irak dan Suriah saja sudah dibantu negara-negara besar seperti AS dan Inggris dan sekutunya tidak mampu membendungnya," ungkap Budyatna.

Lebih lanjut, mantan Dekan FISIP UI ini mengingatkan Jokowi untuk segera mengambil langkah cepat dengan mengganti menterinya di jajaran ekomomi. Jokowi tidak perlu  lagi mendengarkan permintaan parpol pengusungnya untuk mendudukkan orang-orang parpol atau pesanan parpol yang tidak kredibel di kabinetnya.

"Jangan sampai berkembang isu di masyarakat kalau Jokowi sengaja membuat kehidupan rakyat semakin susah secara sistematis, karena memang faktanya kehidupan rakyat yang susah saat ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang salah. Ketika harga BBM dunia merosot jadi US$47 per barrel, harga BBM di Indonesia tidak turun. Padahal AS saja yang GDP-nya jauh lebih tinggi, harga BBM-nya lebih murah dari Indonesia. Ini kan seperti disengaja menyusahkan rakyat," tegasnya.

Karena itu, dia mengingatkan janji Jokowi untuk membuat kabinet profesional tanpa tawar-menawar. Dulu kata Budyatna, Jokowi sempat membuat tim yang meminta masukan masyarakat untuk memilih menteri, tapi pilihan masyarakat tidak didengarkannya, malah yang dijadikan menteri adalah orang-orangnya Megawati, Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Jadinya berantakan tim ekonominya ini.