Jangan Tambah Lagi! Cukup 12 Nyawa Bocah Melayang

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Nur Kholis yang bertandang ke Samarinda sehari sebelumnya mengaku prihatin dengan banyaknya korban tewas akibat lubang tambang. Bahkan, dengan lantang dia menyebut Kota Tepian sebagai kota jahat karena membiarkan lubang tambang terbuka sehingga membuat terus menerus jatuh korban. “Jahat sekali pemerintah jika terus membiarkan peristiwa seperti ini berulang kali terjadi,” tegas Kholis.

Ia datang bersama tim dari Komnas HAM untuk melakukan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM di Kaltim. Namun, di tengah diskusi, 12 keluarga korban lubang tambang dan sejumlah korban pelanggaran HAM di Kaltim angkat bicara soal minimnya keseriusan aparat penegak hukum, perusahaan pertambangan, dan pemerintah dalam meneggakkan keadilan. Termasuk mereklamasi lubang tambang yang hingga saat ini masih menganga dan mengancam korban-korban selanjutnya.

“Sudah jadi rahasia umum negara ini kalah kuasa dibanding korporasi, apalagi dalam penentuan kebijakan,” ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

Dia mengaku Komnas HAM memiliki kewenangan terbatas. Hanya sekadar memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. “Kewenangan penindakan ada di kepolisian, pengawasan ada di DPRD. Mestinya mereka semua duduk satu meja untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk memastikan jaminan reklamasi segera digunakan untuk menutup lubang tambang,” ujarnya.  (*/fch*/him/far/sam/jpnn)