Jaringan Internet Terancam Jadi Ilegal

Senin, 08 Juli 2013 – 17:43 WIB

Mantan Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto usai mendengarkan pembacaan vonis perkara pengalihan frekuensi. Indar yang menjadi terdakwa dalam perkara itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara, denda Rp 200 juta dan pengganti kerugian negara Rp 1,4 triliun. Foto: Ricardo/JPNN

JAKARTA - Kalangan dunia usaha telekomunikasi menilai vonis majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mejatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp1,3 triliun kepada Mantan Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto, sebagai hukum yang sesat.

“Menkominfo adalah pelaksana amanat UU 36, mestinya jaksa dan hakim menghormati keterangan menkominfo jika PKS tidak bermasalah. Tetapi itu justru diabaikan oleh hakim,” kata Nonot Harsono dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) usai mendengarkan pembacaan vonis di PN Tipikor, Jakarta, Senin (8/7).

“Hakim sepertinya serius, yang dibaca hanya isi PKS, bukan soal apakah PKS itu sah atau tidak. Hakim tidak menyinggung PP 52 yang merupakan pasangan UU 36. Padahal UU 52 itu keterangan tentang kerangka kerjasama antara peyelenggara jasa dan pemilik jaringan. Dengan keputusan ini, berarti semua peyelenggara jasa internet dan pemilik jaringan salah dan melanggar hukum. Ini keputusan fatal,” tambahnya.

Sedangkan Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi (Mastel), Setyanto P Santosa menganggap keputusan hakim ini menyedihkan karena tidak masuk akal. “Coba pikir, IM2 asetnya cuman Rp 800 miliar disuruh nutup Rp 1,3 triliun. Harusnya logikanya dipakai dong!”