JCAF #16 Mendemonstrasikan Pencapaian Pembangunan Yurisdiksi di 3 Kabupaten

jpnn.com - Sebagai kelanjutan dari lima belas dialog sebelum ini, Jurisdiction Collective Action Forum ke-16 (JCAF#16) membuka tahun 2023 dengan menghadirkan kembali Kabupaten Siak, Kubu Raya, dan Kabupaten Sigi.

Ketiga kabupaten tersebut telah berupaya untuk memenuhi pertumbuhan hijau lewat transformasi kebijakan publik dan mengupayakan produksi komoditas yang berkelanjutan ramah lingkungan yang inklusif.

Upaya tersebut dituangkan dalam dialogue JCAF #16 yang mendemonstrasikan perjalanan pencapaian ketiga kabupaten dan menyoroti tantangan sekaligus peluang kerja sama para pihak agar Agenda Iklim dan Target SDGs Nasional di tahun 2023 dapat dipenuhi secara gotong royong.

Pada sesi pembukaan, Gita Syahrani selaku Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengawali dialog ini dengan mengatakan bahwa Penyelenggaraan JCAF #16 kali ini memiliki agenda di mana para pembicara memperkuat narasi dengan mendemonstrasikan kemajuan pembangunan yurisdiksi di tingkat Kabupaten melalui komitmen kebijakan sustainability yang diterjemahkan secara nyata lewat performa di tingkat lapangan.

Gita menyebut di antara pilar penting lainnya, terdapat beberapa pilar utama yang dibutuhkan supaya pendekatan yurisdiksi yang adalah gotong royong multipihak di suatu lokasi yang berbasis administrasi untuk tujuan bersama dapat terwujud. Beberapa pilar utama tersebut antara lain, adanya target ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hal tersebut selaras dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/BAPPENAS yang saat ini tengah mempersiapkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan, sebagai payung pendukung mekanisme fasilitasi teknis dan finansial bagi kabupaten-kabupaten yang mendorong upaya keberlanjutan, secara khusus di sektor komoditas.

Dialog dimulai dengan paparan tentang upaya mendorong capaian kabupaten lestari dalam Agenda Nasional melalui fasilitas pendanaan, yang disampaikan oleh Dr. Joko Tri Haryanto sebagai Peneliti Senior, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai target komitmen keberlanjutan membutuhkan upaya inovatif dan kreatif untuk menjemput pendanaan yang bersifat non APBN, mengingat terbatasnya fasilitas pendanaan APBN, APBD dan fasilitas pendanaan publik lainnya, yang tidak lebih dari 34% setiap tahunnya.