JCAF #8 Perkuat Kerja Sama Filantropi-Pemerintah Memajukan Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) kembali digelar. Setelah pada dialog #1 hingga #7 menghadirkan pemerintah dan perusahaan swasta yang bergerak di sektor komoditas dan kehutanan, JCAF #8  dilaksanakan bersama dengan Filantropi Indonesia. 

JCAF #8 membahas tantangan dan peluang untuk memperkuat kerja sama filantropi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang ada dalam memajukan yurisdiksi yang berkelanjutan dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). 

Filantropi diakui sebagai salah satu aktor utama pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs. Sebagai sebuah asosiasi, Filantropi Indonesia, secara aktif mendukung mobilisasi aksi kolektif (gotong royong), membangun komunitas filantropis yang kuat, dan mendorong berbagi pelajaran dan praktik terbaik. 

Kemudian, mengkatalisasi ko-kreasi/kolaborasi semua pemangku kepentingan, dan mendukung inovasi pendanaan untuk dapat mempercepat pencapaian SDGs. 

"Pendekatan yurisdiksi yang merupakan aksi gotong royong, memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak dan berbagai lapisan dalam bentuk koalisi multi pihak yang memiliki tujuan bersama. Prinsip yurisdiksi tersebut selaras prinsip SDGs yang mendorong keterlibatan multi pihak," ungkap Franky Welirang, dalam siaran pers, Rabu (6/4). 

Ketua Sekretarian Nasional SDGs Vivi Yulaswati mengungkapkan, setiap daerah memiliki kesenjangan yang berbeda dalam pencapaian SDGs.

JCAF bisa membantu untuk memetakkan tujuan SDGs yang masih belum banyak diimplementasikan. Dengan demikian diharapkan pencapaian SDGs dapat tepat waktu.

"Indonesia adalah negara dengan world giving index tertinggi di dunia. Ini berarti Indonesia memiliki potensi untuk melakukan kegiatan filantropi, terlebih karena keberagaman dan budaya gotong-royong yang kita anut," tuturnya.