Jelang Musda, Transparansi Anggaran Ketua KNPI Jaktim Dipertanyakan

"Panitia Musda KNPI Jakarta Timur diduga merencanakan Musda ini hanya untuk calon tunggal secara aklamasi dan menutup kesempatan pemuda lainnya untuk berkompetisi memperebutkan posisi Ketua DPD KNPI Jakarta Timur," ucap Anton.

Lebih lanjut, Anton mengungkapkan penjegalan dilakukan dengan syarat yang tidak rasional dan terkesan informasi penyelenggaraan Musda dilakukan secara tertutup.

"Ini mau Musda atau main kucing-kucingan? Tidak ada semangat keterbukaan dan musyawarah sama sekali, undangan OKP tidak diinformasikan kepada kami sebagai pimpinan OKP", jelas Anton.

Selain itu, Anton mengungkapkan mahalnya biaya pendaftaran calon Ketua sebesar lima belas juta rupiah.

"Calon kandidat ketua dibebankan biaya sebesar lima belas juta rupiah, nilainya lima kali lipat lebih mahal dibanding Musda XIII tahun 2019 lalu, panitia harus mampu menjelaskan buat apa saja uang itu? KNPI ini organisasi kepemudaan bukan organisasi bisnis yang sesuatunya dinilai dengan uang, kami akan lakukan aksi lanjutan Senin depan di kantor Walikota Jakarta Timur dan kantor Dispora DKI Jakarta sampai tuntutan kami terpenuhi," ungkap Anton.

Aksi yang berlangsung lebih dari dua jam ini dapat berakhir setelah pihak Polres Jakarta Timur bernegosiasi agar massa aksi membubarkan diri. Dalam aksi tersebut terdapat enam tuntutan aksi, yakni:

1. Menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyelewengan anggaran bantuan keuangan KNPI Jakarta Timur yang dikelola oleh Ketua KNPI Jakarta Timur, Ikhsan Akbar secara pribadi yang tidak transparan dan akuntabel.

2. Menolak LPJ Ikhsan Akbar sebagai Ketua KNPI Jakarta Timur karena selalu berjalan sendiri dan tidak melibatkan OKP dalam setiap program kegiatan KNPI.