Jelang Pilkada, Korupsi APBD Meningkat

Jumat, 08 Januari 2010 – 05:57 WIB

Sementara, ditanya solusi yang paling efektif untuk penutupan tiga pos itu selain mengimbau ke mendagri, Ibrahim Fahmi menjelaskan, harapan satu-satunya agar lebih cepat dan efektif ada di tangan DPRD. "Berani nggak DPRD menolak usulan alokasi anggaran untuk tiga pos itu?" ujar Fahmi. Dia mengaku pesimis dewan mau melakukan itu. Pasalnya, "Selama ini justru para anggota dewan yang ngantre ikut menikmati uang di tiga pos APBD itu."

Secara umum Ibrahim Fahmi mengatakan piilkada yang akan digelar di 244 daerah tahun 2010 ini berpotensi menambah maraknya praktik korupsi. Menurutnya, persoalan korupsi itu terjadi karena kurangnya persiapan dan lemahnya pengawasan di daerah. Menurut Ibrahim, persiapan yang kurang dari setahun sejak pemilu 2009, menyebabkan modu-modus korupsi yang muncul di pemilu itu akan terbawa pada Pilkada. Salah satunya adalah manipulasi dana kampanye yang masuk ke rekening pemenangan kampanye pasangan kepala daerah.

"Potensi manipulasi diperkirakan akan sama dengan yang terjadi pada Pilpres tahun 2009," kata Ibrahim. Pelakasanaan yang secara massif di 244 daerah, kata Ibrahim juga akan menjadi pemicu maraknya korupsi pilkada. Pada kondisi ini berbagai persoalan yang krusial akan muncul baik dalam tahapan penyelenggaraan maupun dalam perencanaan anggaran pendukung pilkada.

Lemahnya pengawasan dari dewan juga akan menyebakan potensi korupsi di sekitar pelaksanaan pilkada. "Kontrol terhadap Pilkada di daerah akan sangat lemah karena DPRD masih belum berpengalaman," katanya. Ibrahim mengatakan konflik kewenangan antara KPU dan Bawaslu juga ikut melemahkan pengawasan formal atas pilkada. (sam,awa/jpnn)