Jokowi Ajak Pengusaha Membersihkan Harta Lewat Tax Amnesty

Senin, 08 Agustus 2016 – 23:29 WIB

residen Republik Indonesia, Joko Widodo (tengah) didampingi ketua Dewan Komisioner OJK indonesia, Muliaman Hadad (kiri) Menteri BUMN Rini Sumarno (kedua kiri), Menteri keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Dirjen Pajak , Ken Dwijugiasteadi saat tiba pada acara sosialisasi Amnesti Pajak atau pengampunan pajak di Hotel Intercontinental Dago, jalan Resor Dago Pakar Raya, Kabupaten Bandung, Senin (8/8). Foto: radar bandung

jpnn.com - BANDUNG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak untuk mensterilkan seluruh kekayaan mereka. Hal ini lebih baik dibanding para elite tersebut harus tarus berkelit dari kewajiban membayar pajak.

Menurutnya, para pengusaha harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. “Kita hidup di Indonesia, makan di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, rezeki di Indonesia. Ini saatnya berpartisipasi untuk negaranya,” kata Jokowi dalam Sosialiasi Pengampunan Pajak di kawasan Dago Resort, Bandung, Senin (8/8).

Dalam kesempatan yang dihadiri banyak pengusaha dan wajib pajak ini, terlihat juga pejabat negara terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Menurut Jokowi, pembangunan negara memerlukan peran serta dari semua masyarakat termasuk kesadaran membayar pajak.

Melalui program pengampunan pajak ini, Presiden berharap akan banyak uang masuk ke Indonesia. Ini sangat dibutuhkan untuk menambah likuiditas keuangan negara yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam waktu singkat sejak dibukanya program pengampunan pajak, devisa Indonesia sudah bertambah sekitar 8 miliar dolar Amerika. “Empat hari lalu baru 111 miliar US dollar. Bayangkan, dari 103 meloncat ke 111, cadangan devisa kita naik, padahal negara lain turun,” katanya.

Selain itu, pengampunan pajak pun berpengaruh terhadap peningkatan likuiditas perbankan. Ini berdampak pada perputaran uang di masyarakat yang akan meningkat. “Penyaluran kredit ke masyarakat akan semakin banyak. Pertumbuhan ekonomi otomatis naik,” katanya seraya mengaku kaget dengan banyaknya uang miliki warga Indonesia yang diparkirkan di luar negeri.

“Makanya pemerintah berjuang keras agar bisa mendapatkan uang itu kembali,” tambahnya.

Lebih lanjut Presiden katakan, pihaknya menjamin kerahasiaan data wajib pajak. Mereka tidak perlu khawatir dengan berbagai ancaman termasuk pemidanaan. “Kerahasiaan data sudah jelas. Tax amnesty ini tidak bisa dijadikan dasar untuk dijadikan penyelidikan, penyidikan pidana. Ini undang-undang yang mengatakan. Dan tidak dapat diminta oleh siapapun, diberikan oleh siapapun,” bebernya.