JPNN.com 
Jokowi & Batu Bara
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
jpnn.com - Di kalangan aktivis lingkungan batu bara disebut sebagai ‘’barang tuhan bagi rata’’. Berkah dari Tuhan itu seharusnya dibagi rata untuk kemakmuan rakyat, tetapi ternyata dibagi rata di kalangan elite-elite politik anggota oligarki saja.
Indonesia adalah salah satu raja batu bara dunia dan ekspornya menjadi sumber pemasukan devisa yang sangat penting. Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pada 2019 Indonesia mengekspor 455 juta ton ke seluruh dunia, kemudian turun menjadi 400 juta ton pada 2020 imbas pandemi Covid-19.
Di awal 2022 ini Presiden Jokowi mengeluarkan larangan ekspor batu bara selama sebulan, gegara pasokan batu bara untuk konsumsi listrik tersendat-sendat. Akibat kekurangan pasokan itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sering biarpet karena pasokan batu bara untuk bahan bakar listrik telat.
Itulah Indonesia. Batu bara berlimpah, tetapi listrik selalu biarpet karena kurang pasokan. Para taipan batu bara itu selalu kucing-kucingan mengakali aturan kewajiban pasokan domestik (DMO—Domestic Market Obligations), dan lebih memilih kirim barang ke luar negeri karena harga yang lebih menguntungkan.
Jokowi mengambil langkah cepat menghentikan ekspor. Meskipun cuma sebulan, tetapi lumayan untuk memperbaiki suplai dalam negeri. Para taipan batu bara itu dipaksa menjual ke PLN dengan harga di bawah harga ekspor.
Harga yang kurang menguntungkan itulah yang membuat para taipan batu bara melakukan patgulipat menghindari kewajiban pasokan dalam negeri. Jokowi pun—seperti biasanya—mengancam akan mencabut izin usaha perusahaan pertambangan yang tidak mematuhi DMO.
Ancaman itu serius atau sekadar gertak sambal pedas saja? Publik akan menunggu buktinya. Namun, melihat struktur bisnis pertambangan batu bara, dan para pemain elite yang bermain di dalamnya, tampaknya ancaman Jokowi itu hanya sekadar sambal pedas saja.
Bisnis batu bara melibatkan tokoh-tokoh elite di negeri ini dan memberi kontribusi yang sangat besar dalam proses politik nasional di pilpres 2019. Lembaga swadaya masyarakat Jaringan Tambang (Jatam) membuat laporan komprehensif mengenai kaitan bisnis tambang dengan politik dan mengungkap para elite yang bermain di dalamnya.
