Jokowi Diminta Tuntaskan Konflik Lahan di Jakarta Sebelum Lengser

jpnn.com - JAKARTA - Jelang mundur dari jabatannya, Gubernur DKI Jakarta sekaligus presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi diminta segera membereskan sejumlah permasalahan ibu kota. Salah satunya konflik lahan yang melibatkan aski premanisme dan oknum aparat tentara.

Ketua DPP Hanura Wahyu Dewanto. mencontohkan konflik lahan di sekitar Waduk Ria Rio. Saat ini konflik di wilayah tersebut memanas karena warga menolak rencana PT Pulomas untuk memasangi pagar beton di sekitar waduk Ria Rio.

"Padahal itu masih menjadi sengketa antara  keluarga Adam Malik dengan Pemprov DKI Jakarta yang telah berlangsung sejak 1998," kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/8).

Selain di Waduk Ria Rio, sengketa lahan di Taman BMW, Jalan Pramuka, dan Kavling 2 Jalan Jenderal Sudirman juga belum tuntas. Wahyu mengingatkan bahwa konflik lahan akan menimbulkan masalah sosial sosial jika dibiarkan berlarut-larut.

Sebagai solusi, Wahyu merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong peran aktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk ikut andil. Usul lainnya, Pemprov DKI bisa menaikkan nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) agar para pihak yang bersengketa segera mengakhiri konflik.

"Kalau tidak mereka akan menunggak PBB yang besar," ujar politisi Hanura yang terpilih menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 ini.

Lebih lanjut Wahyu juga mendesak agar pimpinan TNI mengambil tindakan tegas terhadap aparat tentara yang terlibat dalam konflik lahan. Ia meminta pimpinan TNI untuk memperketat pengawasan agar tidak ada aparat tentara yang melakukan pekerjaan sampingan dengan cara mengamankan lahan yang bersengketa.

"Jika KSAD berani bertindak untuk menyelesaikan semua permasalahan terkait sengketa lahan, saya kira merupakan prestasi tersendiri bagi KSAD yang belum lama ini dilantik," tandasnya. (dil/jpnn)