Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, Misbakhun Sodorkan Cara Siasati Pembiayaan

Jumat, 16 Agustus 2019 – 23:23 WIB

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar M Misbakhun.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Legislator Golkar itu menilai Jokowi menunjukkan keseriusannya karena menyampaikan rencana tersebut melalui pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD.

Menurut Misbakhun, guna mewujudkan pemindahan ibu kota pemerintahan maka hal yang harus segera diselesaikan adalah payung hukumnya. “Undang-undang khusus sebagai payung hukum pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan harus segera dibuat agar rencana besar tersebut bisa segera terwujud,” ujar Misbakhun usai mengikuti Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut Misbakhun, Presiden Ketujuh RI itu dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR dan DPD telah meminta persetujuan dan dukungan kepada para tokoh bangsa dan seluruh rakyat untuk memincahkan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan. “Rencana pemindahan ibu kota ini merupakan upaya luar biasa untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan yang tidak Jawa sentris, karena itu harus didukung,” ucapnya.

Wakil rakyat asal Kota Pasuruan, Jawa Timur itu menjelaskan, Presiden Jokowi memang belum menyebut secara pasti daerah atau lokasi definitif untuk ibu kota pemerintahan yang baru. Namun, katanya, Presiden Jokowi sudah menunjukkan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota.

“Ini adalah upaya Presiden Jokowi tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggir. Rencana memindahkan ibu kota itu adalah sebuah upaya luar biasa dari Presiden Jokowi agar pembangunan di Indonesia ini bisa merata, pembangunannya tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi menyebar ke seluruh pelosok Nusantara,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pembangunan gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru bisa dilakukan tanpa dana APBN. Caranya dengan melibatkan BUMN dan swasta untuk untuk mengelola aset-aset gedung pemerintah di Jakarta yang bakal tak terpakai karena ibu kota pemerintahan dipindah ke Pulau Kalimantan.

“Kementerian dan lembaga di Jakarta nantinya dipindahkan ke ibu kota negara yang baru, maka gedung-gedung dan aset pemerintah yang tidak digunakan bisa dikelola oleh BUMN atau swasta,” tuturnya.