Jokowi Minta DPRD Blak-blakan
Jumat, 05 Juli 2013 – 19:47 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai alasan DPRD DKI yang menolak usulan kenaikan tarif angkutan umum mengada-ada. Pasalnya, tarif yang telah disusun bersama Organda sudah memperhatikan kepentingan masyarakat dan pengusaha angkutan. "Ya, sama kita sudah punya hitung-hitungannya, Organda punya hitung-hitungannya kemudian diambil jalan yang paling baik untuk masyarakat dalam rapat itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/7).
Seperti diketahui, DPRD DKI menilai usulan tarif yang diajukan pemerintah provinsi memihak kepada pengusaha. Sementara peningkatan pelayanan yang menjadi kepentingan penumpang tidak diperhatikan.
Jokowi mengatakan, usulan yang diberikan kepada DPRD jauh lebih kecil dari apa yang diminta pihak Organda. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa Pemprov DKI tidak tunduk terhadap tuntutan Organda.
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai alasan DPRD DKI yang menolak usulan kenaikan tarif angkutan umum mengada-ada. Pasalnya, tarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
BERITA LAINNYA
- Jabodetabek
Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
Minggu, 03 Juli 2022 – 03:24 WIB - Jabodetabek
Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
Minggu, 03 Juli 2022 – 00:21 WIB - Jabodetabek
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Sabtu, 02 Juli 2022 – 17:25 WIB - Jabodetabek
Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS
Sabtu, 02 Juli 2022 – 15:45 WIB
BERITA TERPOPULER
- Pilkada
Hasto: Sosok Penentang Intervensi Jokowi Kini Terpilih di Pilkada Gunungkidul
Kamis, 28 November 2024 – 17:42 WIB - Pilkada
Pilgub Jakarta 1 atau 2 Putaran? Begini Penjelasan KPU DKI
Kamis, 28 November 2024 – 18:23 WIB - Pilkada
Effendi Gazali: Sudaryono Turun Gunung, Suara Luthfi-Yasin Langsung Moncer
Kamis, 28 November 2024 – 19:51 WIB - Jatim Terkini
Emperor SPA di Surabaya Kebakaran, Pekerja & Pengunjung Panik
Kamis, 28 November 2024 – 21:15 WIB - Hukum
Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
Kamis, 28 November 2024 – 20:19 WIB