Jokowi Minta Kebijakan Satu Peta Segera Dituntaskan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran pembantunya untuk segera menuntaskan kebijakan satu peta yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Jokowi memberikan penekanan karena terwujudnya kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sangat diperlukan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Kebijakan ini penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi," kata Jokowi dalam rapat terbatas di kantor kepresidenan, Selasa (13/6).

Mantan gubernur DKI itu berharap dengan terintegrasinya seluruh informasi yang ada, masalah yang timbul akibat adanya perbedaan informasi geospasial diyakini bisa ditangani.

Termasuk akan mempermudah penyelesaian konflik seputar batas daerah di seluruh Indonesia.

Laporan terkini yang didapat Presiden, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres tersebut, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sementara 57 peta lainnya masih dilakukan kompilasi dan 2 peta sisanya belum ada.

"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa," tegasnya mengingatkan.