Jokowi: Naturalisasi atau Normalisasi Silakan, yang Penting Lebar

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penanganan banjir di DKI Jakarta memerlukan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak dalam satu garis dan dilakukan secara sinergis dari hulu sampai hilir.

"Kan sudah saya rapatkan, penanganan ini dari hulu sampai hilir itu harus satu garis. Enggak bisa kerja sendiri-sendiri," kata Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (17/1).

Di bagian hulu, pemerintah telah mengupayakan pengendalian banjir di ibu kota dengan membangun dua bendungan untuk mengendalikan debit air sungai Ciliwung. Selain itu, juga dengan melakukan rehabilitasi hutan, terutama di daerah rawan longsor.

"(Jika) daerah tangkapan hujan di sana tidak diperbaiki, run off water yang masuk ke bawah akan semakin banyak, baik itu ke Bekasi, ke Jakarta, maupun ke Banten. Problemnya ada di situ," imbuhnya.

Masih di bagian hulu, pembangunan embung juga perlu dilakukan sebanyak-banyaknya. Menurut Presiden, kini embung-embung di hulu hanya tinggal separuhnya, dari yang awalnya berjumlah sekitar 800 embung.

"Nah itu harusnya didorong untuk dibuat lagi. Yang di atas itu urusannya pusat," tegas mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Sementara itu, di bagian tengah, upaya pengendalian banjir bisa dilakukan melalui pelebaran semua sungai yang ada di Jakarta, bukan hanya Sungai Ciliwung. Dalam mengerjakannya, pemerintah provinsi penyangga ibu kota bisa berbagi peran dalam sebuah visi besar.

"Sungai semuanya dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturalisasi silakan. Tapi dilebarkan semua sungai. Itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," jelasnya.