Jokowi Pangkas Ratusan Izin Penghambat Investasi Migas  

jpnn.com, JAKARTA - Lead External Relation Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, Indonesia sudah menghadapi krisis migas. Saat ini, pemerintah sudah mendorong keras ketahanan energi migas.

“Presiden Jokowi sudah mengamibil blok-blok migas yang dikuasai asing untuk diserahkan ke BUMN,” kata Dwi dalam seminar yang digelar Front Pemuda Marhaen di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata Dwi, negara juga mengurangi ekspor migas. Dalam hal ini, Jokowi memaksa agar BUMN lokal mau membeli minyak lokal, meskipun lebih untuk bila dijual ke luar negeri.

Dwi menegaskan bahwa pemerinta juga sudah memangkas puluhan aturan perundangan. “Peraturan yang tidak berpihak pada investasi migas harus dipangkas,” tegas Dwi.

Sementara itu, aktivis 98 Akhmad Yuslizar menambahkan, ladang minyak baru di Indonesia seringkali terganjal masalah perizinan. Untuk itu, dia berharap agar pemerintah bisa memangkas proses perizinan eksplorasi migas.

“Dengan harapan membuat investor migas mau berinvestasi di Indonesia. Pemerintah harus bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai. Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan baru yang membantu cadangan migas,” tutur Akhmad Yuslizar.

“Kondisi migas Indonesia sedang kritis, hanya saja kita menyakini dengan regulasi dan peraturan perizinan yang membaik, maka akan berdampak pada temuan migas baru,” sambungnya.

Tak beda halnya dengan yang dipaparkan Wasekjen Pospera Jefri Silalahi. Dia mengatatakan, perlu adanya revisi UU Migas. “Setop membuat perundangan baru yang menambah izin-izin baru menjadi sangat panjang. Karena meja-meja makin banyak dan pungli pun bertebaran. Memangkas perizinan adalah kebijakan lua biasa,” tandasnya.(jpnn)