Jokowi Perintahkan Pembebasan Lahan Bermasalah Dibatalkan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membatalkan proses pembebasan lahan yang bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran APBD 2013.

"Tadi saya sampaikan, kalau memang ada msalah hukum lebih baik drop. Ngapain kita kejar-kejar tanah yang punya masalah, nggak usah dipaksakan lah," kata Jokowi usai rapat bersama pimpinan SKPD di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/6).

Pembebasan lahan memang menjadi salah satu kendala dalam penyerapan anggaran di SKPD. Selama ini banyak dinas yang gagal merealisasikan pembebasan lahan yang telah dianggarkan dalam APBD karena terkendala masalah hukum. Kendala ini terjadi diantaranya di Dinas PU, Dinas Pertamanan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perumahan.

Seharusnya, ujar Jokowi, dinas-dinas tersebut segera melaporkan kegagalan merealisasikan pembebasan lahan. Dengan demikian, anggarannya dapat dengan cepat dialokasikan ke program lain yang lebih realistis.