Jokowi Salah Besar Andai Setop Megaproyek Jalur KA Trans-Kalimantan

Menurutnya, lebih bagus bila proyek yang dibangun untuk membangun ekonomi kerakyatan. Semisal, pembangunan irigasi di lahan pertanian. Terhadap itu, makanya dibutuhkan konsultasi publik.

“Perlu ada evaluasi, apakah memenuhi ketiga aspek itu,” tuturnya.

Dari awal, terang dia, Jatam menolak. Alasannya, proyek itu dibangun untuk mempercepat pengerukan batu bara di kawasan pedalaman.

“Bukan untuk memenuhi kebutuhan domestik,” tegasnya.

Berdasar catatan Jatam, 357 konsesi pertambangan batu bara, termasuk 20 izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan memanfaatkan alat transportasi itu.

“Selama belum menguji dokumennya, tidak pernah tahu bagaimana dan seperti apa. Kami menunggu data-data itu dibeberkan,” ucap dia.

Kembali ke Yadi, dia menyatakan, siap membuka data-data tersebut ke publik. Kata dia, soal debu akibat pengangkutan batu bara, nantinya diterapkan penyiraman di titik tertentu sehingga itu terjadi.

“Di sekitar jalur kereta, tidak yang berdekatan langsung dengan kawasan permukiman. Sudah dipikirkan, di sekelilingnya dibangun buffer zone (daerah penyangga),” sebutnya.