Jokowi Salahkan Pemerintah Pusat

jpnn.com - Setelah menyalahkan para pendahulunya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kini menyalahkan Pemerintah Pusat dalam penanganan banjir Jakarta. Menurut orang nomor satu di ibukota itu, dalam pembangunan tanggul Latuharhary dan pengerukan Waduk Pluit harusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan Pemprov DKI.

"Pembangunan tanggul itu Jangan ditanyakan ke saya, itu tugas Kementerian PU," kata Gubernur ketika ditanya mengenai persiapan tanggul Latuharhary menghadapi musim banjir," Selasa (14/1).

Tanggul Latuharhary sempat jebol dan mengakibatkan kawasan Bundaran HI terendam banjir. Di akhir Desember 2013, tanggul tersebut diketahui miring hingga 30 derajat. Joko sempat menjanjikan bahwa perbaikan tanggul hanya akan memakan waktu 3 hari namun hingga kini masih belum selesai.

"Ya itu kan kata kontraktornya. Saya kan bertanya ke kontraktor yang ada di situ, paling nggak 5 hari. Tapi saya cek sampai sekarang belum rampung. Saya ngomong itu pasti berdasarkan informasi lapangan," terangnya.

Saat ditanya tentang pengerukan Waduk Pluit, dia juga menyebutkan bahwa proyek tersebut adalah tanggung jawab Kementerian PU. Meski begitu, Joko mengatakan Pemprov DKI tak ingin lepas tangan. "Semestinya itu tangung jawab Kementerian PU. Tapi ini ya tidak apa-apa. Ini bukan masalah tangung jawab siapa tapi kalau misalnya Pemprov DKI bisa kerjain, kita kerjain," katanya.

Sementara itu, Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana menilai, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sejauh ini sudah melakukan langkah-langkah preventif. Termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Koordinasi yang diperlukan karena penanganan banjir Jakarta terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan Jawa Barat.

"Selain itu, dalam mengambil langkah preventif, Joko bukan hanya blusukan tapi melakukan langkah kongkrit, melakukan revitalisasi waduk, pembersihan sungai, dan memperbanyak ruang terbuka hijau," paparnya.

Pernyataan Ari Dwipayaba sekaligus menanggapi kritikan sejumlah orang dari partai politik (parpol) pendukung pemerintah, yang menyatakan banjir Jakarta adalah bukti blusukan Jokowi sia-sia. Sejumlah pihak juga mengkritik Joko tak konsentrasi dengan tugasnya. Joko Widodo ditekan oleh wacana pencalonannya sebagai calon presiden (capres) oleh berbagai kalangan masyarakat.