Jokowi Tunjuk Calon Panglima TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Kekhawatiran Ini

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan pergantian Panglima TNI menjelang tahun politik.

Koalisi masyarakat sipil itu terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International, Public Virtue, PBHI, WALHI, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW.

Adapun calon Panglima TNI yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Laksamana Yudo Margono ialah KSAD Jenderal Agus Subiyanto.

Usulan tersebut dikarenakan masa jabatan panglima TNI saat ini akan segera berakhir pada akhir November 2023.

Aktivis KontraS sekaligus juru bicara koalisi masyarakat sipil, Dimas Bagus Arya mengatakan pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair demi kepentingan negara.

"Bukan demi kepentingan pemerintah yang berkuasa, apalagi jika dijalani dengan cara yang berbau nepotisme. Sayangnya, justru ini yang kami sinyalir tengah terjadi, yaitu fenomena nepotisme dalam hal pergantian Panglima TNI," ujar Dimas dikutip dari siaran pers koalisi sipil, Minggu (5/11).

Menurut Dimas, fenomena nepotisme sangat terasa melihat latar belakang hubungan dekat antara Jokowi dan Agus Subiyanto ketika masing-masing menjabat pimpinan pemerintahan dan satuan teritorial di kota Surakarta, Solo.

"Panglima TNI usulan Presiden yaitu Agus Subiyanto pernah menjadi sebagai Dandim Surakarta ketika Jokowi menjabat wali kota di kota yang sama," ucapnya.