Alexa Analytics
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

JPU Hadirkan Pengacara Hotma Sitompul untuk Sidang e-KTP

Senin, 08 Mei 2017 – 11:11 WIB
JPU Hadirkan Pengacara Hotma Sitompul untuk Sidang e-KTP - JPNN.COM
Dua terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman (berbatik hijau) dan Sugiharto (batik kuning kecokelatan) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4). Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta melanjutkan persidangan perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Senin (8/5). Agenda persidangan hari ini (8/5) masih pemeriksaan saksi-saksi.

Jaksa penuntut umum (JPU) telah menyiapkan saksi-saksi. "Saksi e-KTP hari ini ada tujuh," kata Humas PN Tipikor Yohannes Priyana.

Salah satu yang dihadirkan adalah advokat senior Hotma P Sitompul. Selain itu, saksi lainnya adalah Mario Cornelio Bernardo, Heru Basuki, Iman Bastari, Lydia Ismu Martyati Anny Miryanti, Asniwarti, dan Mahmud Toha Siregar.

Nama pengacara kondang Hotma Sitompul turut masuk dalam dakwaan perkara e-KTP. Berdasar surat dakwaan, Hotma disebut menerima aliran uang sebesar USD 400 ribu dari Irman saat masih aktif sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Uang itu berasal dari rekanan atau vendor yang ikut mengerjakan proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Permintaan uang itu datang dari Irman kepada Sugiharto.

Selanjutnya, Sugiharto menyampaikan permintaan itu kepada pengusaha rekanan Kemendagri, yakni Anas S Sudihardjo dan Paulus Tanos. Sugiharto meminta Anang dan Paulus agar masing-masing menyediakan USD 200 ribu.

Setelah terkumpul USD 400 ribu, uangnya lantas diserahkan kepada Hotma melalui Mario Cornelio Bernardo. “Untuk membayar jasa advokat," ujar JPU Irene Putri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3).

Selain itu, Irman juga melakukan pembayaran jasa Hotma sebagai advokat sejumlah Rp 142.100.000.  Uang itu bersumber dari dari anggaran Kementerian Dalam Negeri.

loading...