Jumlah Korban Tidak Transparan, Koalisi Sipil Bentuk Posko Pengaduan Warga Papua

Koalisi masyarakat sipil di Papua mendirikan posko pengaduan untuk menampung laporan warga terkait korban kekerasan dalam peristiwa kerusuhan di sejumlah kawasan di Papua dan Papua Barat pada akhir Agustus lalu. Pemerintah menutup rapat data dan informasi tersebut.

Posko pengaduan ini diinisiasi oleh 18 organisasi sosial masyarakat di Papua setelah mendapat laporan terkait maraknya intimidasi dan kekerasan dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu.

Keluarga korban juga banyak mengeluh sulit mendapat akses untuk menjumpai maupun mengetahui kabar anggota keluarga mereka yang menjadi korban.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Papua, Sam Awom mengatakan kabar mengenai korban ini semakin simpang siur akibat pembatasan dan akses intenet oleh pemerintah.

Sehingga menurut Sam, laporan langsung dari warga yang akan terkumpul di posko ini menjadi penting untuk mengimbangi klaim dan monopoli informasi yang dilakukan pemerintah.

"Kita lihat selama ini pemerintah hanya mengungkap data kerugian material akibat kerusuhan rumah, bangunan rusak berapa dan hanya mengungkap peristiwanya saja seperti rusuh di Jayapura, deyiai dan paniai, tapi untuk korban yang terkena konflik baik warga asli papua maupun non Papua pemerintah justru lalai, tidak mengungkapkan," kata ketua Kontras Papua ini.

"Padahal kami banyak mendapat laporan, warga menelpon kami langsung ada korban jiwa, korban luka-luka atau salah tangkap dari warga. Tapi selama ini mereka takut mau melapor, dengan dropping pasukan yang banyak mereka takut disalahkan." Ungkap Sam.