Jumlah PHK Meningkat, PKS Minta Pemerintah Buat Kebijakan yang Berpihak ke Pekerja

Budi mengatakan fenomena ini menunjukkan bahwa dunia kerja di Indonesia masih rapuh terhadap guncangan ekonomi.

Dia juga meminta pemerintah bisa membuat kebijakan yang berpihak ke buruh dengan peningkatan jumlah PHK tadi.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi pekerja, sekaligus memberikan solusi bagi perusahaan agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian global,” lanjutnya.

PKS, kata Budi, lantas mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Oktober 2024 yang mengabulkan sejumlah gugatan terkait UU Ciptaker.

Dia berharap pemerintah ke depan segera menindaklanjuti putusan MK dan mencabut UU Ciptaker dengan membuat aturan yang berpihak ke pekerja.

"Kebijakan proinvestasi harus tetap mengutamakan keseimbangan dengan perlindungan hak-hak pekerja,” ujar Budi.

Sementara itu, Netty dalam diskusi menyebut pemerintahan Presiden Prabowo memang harus membuat kebijakan propekerja pada 2025.

“Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya menegaskan komitmennya untuk tidak menyusahkan rakyat. Kami mendorong agar visi ini diterjemahkan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja,” katanya.