Kabupaten Baru Tunggu Pengalihan PNS dari Induk

Kamis, 01 November 2012 – 07:35 WIB

Dalam pertemuan tersebut, penganggaran pendanaan terhadap DOB Pesisir Barat jadi fokus pembahasan. Legislator asal Partai Demokrat ini menjelaskan, semua pihak sepakat perlu ada komitmen pendampingan pendanaan terhadap DOB Pesisir Barat. “Komitmen pendampingan ini perlu dilakukan oleh pemprov Lampung dan kabupaten induk (Kabupaten Lampung Barat,red). Ini untuk memastikan jika nantinya kabupaten ini berdiri, tidak dibiarkan begitu saja,” kata dia.

Terpisah, pemprov Lampung sepakat support Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat (KPB). Pemprov menyatakan, jauh sebelumnya memang sudah ada komitmen untuk membantu pendanaan bagi KPB. Hal tersebut dikatakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Menurut dia, rencananya penganggaran untuk KPB akan dilakukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 mendatang.

“Sudah kita koordinasikan. Ya akan kita coba untuk dianggarkan pada APBD 2013,” kata dia. Namun, mantan Sekretaris KPU Lampung ini masih belum mengetahui berapakah besaran pasti yang dianggarkan pemprov untuk KPB. “Kita masih belum tahu berapa. Rp 5 miliar, kita coba,” kata dia.

Diketahui, Undang-Undang Pembentukan KPB disahkan oleh DPR RI 25 Oktober 2012 lalu. KPB merupakan DOB pecahan dari Kabupaten Lampung Barat. KPB teridiri dari 10 kecamatan. Dengan disahkannya KPB, maka jumlah daerah otonomi di Provinsi Lampung menjadi 15 kabupaten / kota. (wdi/sam/jpnn)