Kadin Desak Perbankan Perhatikan UMKM Perkebunan

JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo B. Sulisto meminta pmerintah agar merevisi regulasi bea keluar (BK) industri perkebunan seperti Crude Palm Oil (CPO) dan kakao untuk mendukung perkembangan industri perkebunan nasional kedepannya.

“Pada Rapat Pimpinan Nasional di Makassar, KADIN akan membahas regulasi di bidang perkebunan yang sudah semsetinya dikaji ulang demi memajukan industri perkebunan nasional,”  kata Suryo saat di Jakarta, Rabu (30/3).

Selain regulasi, Suryo mengatakan, perlunya penguatan  peran lembaga perbankan krusial dalam perekonomian daerah dan peran Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) melalui penyaluran pinjaman untuk petani plasma. “Pinjaman lunak perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah di bidang perkebunan digunakan untuk mendorong hasil yang optima. Apalagi, para petani plasma perlu akses ke teknologi,” jelasnya.

Suryo juga menjelaskan, pengelolaan lahan perkebunan mesti dilakukan terpadu melibatkan berbagai potensi. Karena itu, dia menyanggah penggelolaan perkebunan  hanya dilakukan  para pemain besar. Memang, lanjut dia, untuk intensifikasi teknologi awal mesti melibatkan para pemain besar. Namun, sudah ada suatu sistem pelibatan petani melalui pola kemitraan. “Karena sistem ekonomi perkebunan adalah sistem yang melibatkan semua stakeholder,” ujarnya.