Kadisdik Kompak Dorong Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru

jpnn.com, DEPOK - Kepala dinas pendidikan (Kadisdik) se-Indonesia mendorong pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan jumlah guru yang hingga saat ini masih kurang.

Baik melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru. Hal lainnya adalah perlunya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan maupun pembiayaan program peningkatan kualitas serta profesionalisme guru PNS maupun non PNS.

Hal tersebut merupakan dua dari tiga rekomendasi yang dihasilkan dalam rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) 2018 untuk penyelesaian masalah guru.

Rekomendasi ketiga adalah, pemda perlu membuat aturan hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru.

Di samping alokasi anggaran oleh pemda untuk menjamin keamanan serta kenyamanan guru dalam melaksanakan tugasnya.

"Rekomendasi dari hasil RNPK 2018 ini akan menjadi pijakan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan. Salah satunya soal penyelesaian guru," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Depok, kemarin (8/2).

Dia menyebutkan, saat ini pemerintah tengah mengalami kekurangan guru PNS hampir sejuta orang. Kesemuanya diisi oleh guru honorer.

Menurut Muhadjir, pemerintah akan berupaya menyelesaikan kekurangan guru tersebut dalam dua tahun ini.