KAJS Tuntut Pengesahaan RUU BPJS
Selasa, 04 Oktober 2011 – 15:01 WIB
JAKARTA--Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) terus mendesak DPR RI dan pemerintah mengesahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi Undang-undang (UU). Kendati sudah tiga kali masa persidangan, RUU BPJS tidak juga kelar. Bahkan, sudah ditambah satu kali lagi masa persidangan yang akan berakhir pada 28 Oktober 2011, namun belum juga ada tanda-tanda RUU BPJS akan disahkan.
Untuk mendesak DPR RI dan pemerintah mengesahkan RUU BPJS, KAJS akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (6/10).
“Aksi ini dilakukan lagi oleh KAJS, untuk terus mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengundangkan RUU BPJS menjadi UU BPJS yang mensejahterahkan rakyat paling lambat sebelum 25 Oktober 2011,” kata Presidium KAJS, Indra Munaswar, saat konfrensi pers di Press Room DPR RI, didampingi Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka.
JAKARTA--Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) terus mendesak DPR RI dan pemerintah mengesahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Menaker Ida: Kerja Sama Indonesia & Libya di Bidang Ketenagakerjaan Segera Terwujud
Selasa, 21 Mei 2024 – 21:17 WIB - Hukum
Usut Kasus Korupsi di Telkom Grup, KPK Sebut Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah
Selasa, 21 Mei 2024 – 20:58 WIB - Humaniora
Menteri AHY Luncurkan Mobil Layanan Elektronik di Bali, Siap Jemput Bola Hingga ke Desa
Selasa, 21 Mei 2024 – 20:16 WIB - Tokoh
Momen Mesra Rosan Roeslani dengan Elon Musk di Bali
Selasa, 21 Mei 2024 – 20:12 WIB
BERITA TERPOPULER
- Kriminal
Pimpinan Pesantren di Inhu Cabuli 8 Santri, Alamak
Selasa, 21 Mei 2024 – 19:46 WIB - Gosip
12 Tahun Menikah, Anji Digugat Cerai Wina Natalia
Selasa, 21 Mei 2024 – 17:19 WIB - Pilkada
Direktur Indopol: Duet Marzuki-Risma Berpotensi Kalahkan Khofifah-Emil
Selasa, 21 Mei 2024 – 17:36 WIB - Politik
Sandiaga Uno Merapat ke Prabowo Subianto, tetapi Tolak Jadi Menteri
Selasa, 21 Mei 2024 – 16:46 WIB - Humaniora
Pernyataan Tegas BKN kepada PPPK, Singgung Sanksi Pemecatan
Selasa, 21 Mei 2024 – 16:35 WIB