Kapolri Diminta Copot Kapolda Jateng yang Intervensi Rektor Agar Bikin Video Positif soal Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti adanya intervensi Polda Jateng terhadap rektor dan guru besar untuk membuat video testimoni positif tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar dalam siaran pers koalisi masyarakat sipil menduga intervensi Polda Jateng itu terkait dengan dengan petisi beberapa kampus terhadap praktik kecurangan pemilu dan kemunduran demokrasi oleh rezim Jokowi.

Menurut Wahyudi, kepolisian berdalih bahwa hal ini merupakan program ”Cooling System” yang dilakukan menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Namun, koalisi menilai sebaliknya.

"Kami menilai, intervensi yang dilakukan oleh jajaran Polda Jateng merupakan bentuk intimidasi terhadap para guru besar, dosen, rektor, mahasiswa, dan kalangan akademisi," kata Wahyudi, Kamis (8/2).

Selain itu, koalisi memandang sejatinya juga bukan tugas kepolisian untuk meminta testimoni positif terkait kepemimpinan Presiden Jokowi.

Tugas kepolisian seharusnya adalah menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik setiap guru besar, dosen, rektor, mahasiswa, dan kalangan akademisi lainnya, dalam menyampaikan kritik dan pendapat mereka tentang situasi yang terjadi hari ini.

"Sebagai negara demokratis, pemerintah dan penegak hukum seharusnya mendukung kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dilakukan oleh perwakilan akademisi serta masyarakat sipil," tuturnya.

Terlebih lagi, kata Wahyudi, situasi panas terkait Pemilu 2024 justru dipicu oleh intervensi brutal Presiden Jokowi melalui putusan MK No. 90 dan kampanye terselubung serta politisasi bantuan sosial bansos.