Kartel SMS Rugikan Rp 2,8 Triliun
Kamis, 19 Juni 2008 – 12:01 WIB
Ketua Majelis Komisi KPPU, Dedie S Martadisastra mengatakan berdasar hasil LHPL (laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan) ditetapkan bahwa enam terlapor yaitu PT Excelcomindo Pratama, PT Telkomsel, PT Telkom, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom, PT Smart Telecom terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU Nomor 5 tahun 1999. “Mereka telah membuat perjanjian yang mengakibatkan terjadinya kartel SMS,” ujarnya.
Namun begitu, lanjut Dedie, tidak seharusnya hal itu dtuangkan dalam bentuk perjanjian yang mencantumkan klausula penetapan harga. Sedangkan mengenai Bakrie, Mobile-8 dan Smart yang merupakan new entry (pemain baru) tidak mempunyai posisi tawar dan berada pada posisi lemah sehingga harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh operator incumbent. “Namun begitu KPPU menilai seharusnya mereka harus mematuhi Undang-Undang,” imbuhnya.
Meskipun akhirnya perjanjian kerjasama tersebut dibatalkan dan pemerintah lantas menurunkan tarif interkoneksi, namun KPPU menilai tidak ada perubahan tarif SMS secara siginifikan yang diberikan masing-masing operator. Dengan demikian disimpulkan bahwa bahwa kartel SMS tetap saja berlaku. “Ada atau tidak perjanjian tersebut ternyata penetapan harga SMS tetap sama, tidak terdapat perubahan berarti,” tegasnya.
Menurut KPPU, biaya kompetitif SMS yang seharusnya adalah dihitung dari ntarif originasi (Rp 38), tarif terminasi (Rp 38), biaya RSAC (Retail Service Activities Cost (Rp 40) ditambah margin keuntungan 10 persen maka diperkirakan sebesar Rp 114 per kirim. Dengan begitu kerugian konsumen adalah selisih pendapatan pada harga kartel ( Rp 250) dengan harga kompetifif dari ke-enam operator tersebut. “Besaranya Rp 2,827 triliun,” terangnya.
Selanjutnya KPPU menghukum keenam operatro tersebut berdasar tingkat keslahan dan kerjasamanya selama pemeriksaan. Sanksi-nya dalah, XL didenda Rp 25 miliar, Telkomsel Rp 25 miliar, Telkom Rp 18 miliar, Bakrie Rp 4 miliar dan Mobile-8 Rp 5 miliar yang harus disetor ke kas negara. “Sedangkan Smart tidak dikenakan denda karena merupakan new entrance yang terkahir masuk dan posisi tawarnya paling lemah,” jelasnya. (wir/jpnn)