Kartin1 Jadi Platform Identitas Tunggal

Dengan demikian, pemerintah bisa mendapatkan semua informasi yang konsisten dan sesuai dengan semua lembaga serta institusi pemerintah.

”Konsistensi ini membantu saling mengingatkan dan mencegah yang belum patuh pada pajak dan dasar layanan pemerintah lain. Ini menciptakan kultur di mana pemerintah bisa kerja lebih klir dan jelas serta masyarakat bisa dapat kepastian,” tuturnya.

Single identification number (SIN) sudah menjadi ambisi Ditjen Pajak sejak era Hadi Purnomo, Dirjen Pajak pada masa tiga presiden, yakni Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, gagasan itu tak pernah terwujud karena masalah ego sektoral masing-masing instansi.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai, ide Ditjen Pajak membikin sebuah smartcard terintegrasi merupakan hal yang brilian.

Kartu pintar tersebut bisa menjadi solusi bagi perbaikan administrasi perpajakan.

”Jadi, ide ini layak diapresiasi. Karena ini sebuah upaya mencari terobosan,” paparnya.

Meski begitu, direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menekankan, efektivitas kartu pintar Kartin1 tersebut masih perlu dicermati.