Minggu, 23 Februari 2014 – 07:21 WIB
JAKPUS - Kasus dugaan kecurangan dalam pengadaan bus baru Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) terus memanas. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencium adanya permainan yang melibatkan pejabat pemprov.
Menurut Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi, tindakan dan proses hukum perlu diterapkan. Pejabat di lingkungan pemprov, termasuk dinas perhubungan (Dishub), diminta bertanggung jawab. Sebab, yang memproses dan menangani pengadaan bus-bus karatan tersebut adalah pejabat Dishub DKI.
''Yang tanda tangan siapa, yang urus segala macam siapa? Kan para petinggi pemprov,'' ujarnya kemarin (22/2).
Bahkan, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab dalam kasus itu. Jokowi harus siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus tersebut sampai tuntas. ''Jokowi harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dan mendukung penuntasan kasus tersebut. Dia harus proaktif. Jangan cuma diam,'' katanya.
JPNN.com 
