Kasus Dugaan Korupsi IUP di Tolitoli Sudah Masuk KPK

jpnn.com - JPNN.Com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penyalahgunaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyalahgunaan izin itu diduga menyebabkan kerugian negara Rp 6,9 miliar. 

Staf Divisi Investigasi ICW Lais Abid mengatakan, ada indikasi perbuatan melawan hukum karena IUP yang diberikan termasuk kawasan hutang lindung.  "Pada tahun 2010 bupati diduga mengeluarkan izin yang terletak di kawasan hutan lindung untuk PT TEN," ungkap Lais di kantor KPK, Jumat (6/1). 

Selain kerugian negara Rp 6,9 miliar, kata Lais  menambahkan, pengelolaan kawasan hutan milik negara telah menguntungkan  PT TEN. Sebab, diduga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala daerah untuk memperkaya pihak swasta.

ICW pun mendesak KPK mengusut tuntas kasus tersebut. "Kami menuntut KPK mengusut tuntas laporan dugaan kasus korupsi pemberian izin lokasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Tolitoli," pinta Lais.

Berdasarkan pemantauan tim investigasi ICW, jumlah lahan kritis yang tidak produktif di Tolitoli semakin meningkat, yakni sekitar 17.385 hektare. Seluas 2.537 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan.

Menurut Lais, salah satu penyebab meningkatnya lahan kritis karena banyak izin diberikan di kawasan hutan lindung. Dia menambahkan, pada 2010 hingga 2012, ada 11 izin usaha pertambangan yang diberikan kepada beberapa perusahaan.

 Pada 2014, bupati mengeluarkan izin di kawasan hutan lindung seluas 1.929 hektare. Dari jumlah tersebut, seluas 434,37 hektare telah dilakukan land clearing.(boy/jpnn)