Kasus Hukum juga Jadi Alat Tekan Kada
Jumat, 19 Agustus 2011 – 08:58 WIB
Dia menegaskan, gangguan terhadap kepala daerah itu tentu lebih ditujukan untuk menekan. "Ujung-ujungnya, sudah pasti ini akan mengganggu kinerja kepala daerah bersangkutan," tandasnya.
Seperti diketahui, PPATK pada Juni 2011 lalu, mencatat adanya 1.135 transaksi oleh bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, serta 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnya. Ketua PPATK Yunus Hisein juga sempat mengungkapkan, salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat, dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.
JAKARTA - Kepala daerah kedepan diperkirakan masih akan banyak mendapat tekanan dari pusat. Tidak hanya dari sisi politik, kasus hukum para raja
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Apresiasi Festival Semarapura, Menparekraf Ajak Turis Jadi Rojali
Jumat, 03 Mei 2024 – 18:47 WIB - Hukum
Pencurian TBS Kelapa Sawit Bisa Mengganggu Iklim Investasi di Kalteng
Jumat, 03 Mei 2024 – 17:58 WIB - Humaniora
Plt Sekjen MPR Berharap Silaturahmi Antarpegawai dan Para Purnabakti jadi Tradisi
Jumat, 03 Mei 2024 – 17:17 WIB - Humaniora
Perum Bulog Punya 1,6 Juta Ton Cadangan Beras di Gudang, Tertinggi dalam 4 Tahun
Jumat, 03 Mei 2024 – 17:16 WIB
BERITA TERPOPULER
- Bulutangkis
Live Streaming Perempat Final Thomas Cup 2024 Korea Vs Indonesia, Ada Kejutan pada Susunan Pemain
Jumat, 03 Mei 2024 – 14:38 WIB - Humaniora
Menteri Anas Umumkan Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Penting!
Jumat, 03 Mei 2024 – 15:52 WIB - Bulutangkis
Link Live Streaming Perempat Final Thomas Cup 2024 Korea Vs Indonesia dan Taiwan Vs Denmark, Sekarang!
Jumat, 03 Mei 2024 – 16:15 WIB - Sport
Radhi Shenaishil Sebut Indonesia Lawan Tersulit, Puas Irak Melaju ke Olimpiade
Jumat, 03 Mei 2024 – 13:27 WIB - Militeriana
OPM Sudah Duduki Wilayah Ini 3 Hari, TNI-Polri Lakukan Operasi Penyerangan, Hasilnya
Jumat, 03 Mei 2024 – 13:49 WIB