Menurut Sringatin, memecahkan persoalan pengangguran di dalam negeri bukan dengan mengirim warganya bekerja ke luar negeri sebagai buruh murah. Seharusnya, kata dia, pemerintah menyusun UU Perlindungan Buruh Migran. Hal itu penting dalam rangka perbaikan perlindungan TKI di luar negeri. (zul)
JAKARTA -- Dualisme penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali memicu persoalan. Penanganan buruh migran oleh dua lembaga yakni Badan Nasional