KAU: Agenda Hutang Neoliberal Melawan Hukum

Senin, 23 Februari 2009 – 15:04 WIB

Kerja bareng BPK melakukan audit dan KPK melakukan permeriksaan terhadap terhadap hutang-hutang luar negeri yang diduga diselewengan, seharusnya tidak hanya menyangkut perbedaan catatan antara beberapa lembaga seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas.

"Penyelidikan terhadap penyelewengan hutang luar negeri juga harus menjangkau pihak kreditor yang juga ikut terlibat dalam penyelewengan berbagai proyek hutang luar negeri," tegasnya.

Dalam pandangan KAU, langkah tersebut haruslah meliputi beberapa hal, seperti total hutang, susunan, riwayat dan kerugiannya; asal-mula, tujuan, dan bagaimana kesepakatan berlangsung (kondisi dan keadaan sekitar); syarat-syarat yang ditetapkan, serta sumber-sumber yang ditempatkan.

Hal lain yang penting dicermati adalah bagaimana pembayaran hutang menghisap anggaran negara, biaya-biaya sosial; legitimasi, legalitas hutang; apa saja yang sudah dibayar dan siapa yang diuntungkan dari pembayaran itu, permukaan hubungan ketergantungan; komisi-komisi yang dibayar; bunga yang dikenakan dan dibayar, perubahan ketentuan-ketentuan unilateral; syarat perjanjian yang tak terduga; mis-manajemen hutang, pemeriksaan kebijakan ekonomi dan proses hutang.

JAKARTA - Inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan klarifikasi terhadap indikasi penyelewengan pengelolaan hutang luar negeri

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next