Kebijakan Bagasi Berbayar Maskapai Ganggu Pariwisata, Hotel hingga UKM

"Harapan kami kebijakan tiket pesawat tinggi ini segera ditinjau kembali supaya sektor pariwisata kita bisa hidup kembali. Kita tau jika ini bisa berjalan dengan baik, perekonomian lain seperti UKM, hotel hingga industri hilir akan bangkit kembali," jelasnya.

Sementara itu Ketua Asita Kepri Andika Lim mengaku prihatin dengan tingginya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar saat ini. Kondisi ini, kata dia, sangat memberatkan pelaku usaha kecil menengah dan terkesan tidak mendukung pariwisata. Dimana Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan 20 juta wisman dan 272 juta wisatawan nusantara tahun 2019.

"Kami berharap pihak Airline mau mempertimbangkan kembali kedua hal tersebut, sehingga pariwisata Indonesia menjadi berkembang dan masyarakat di tempat daya tarik atau objek wisata bisa mendapatkan hasil UKM khususnya oleh-oleh," kata Andika.

Anggota Komisi II DPRD Batam Hendra Asman mengatakan, kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Belum lagi dengan mahalnya harga bagasi tersebut diperburuk dengan kehadiran tiket pesawat yang relatif lebih mahal dari biasanya.

Sementara itu Ketua DPRD Batam Nuryanto di DPRD Batam berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan pelaku usaha di Batam. Menurutnya, DPRD akan segera menyurati Gubernur Kepri untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. "Kita merasakan efek dari kebijakan ini. Kita akan sampaikan ke pusat melalui gubernur. Memang harus ada gerakan bersama karena dampak multinya luar biasa," tegas Nuryanto.(leo)