Kebijakan Berani Jokowi Bikin Gerah Orang Serakah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menggesa program Perhutanan Sosial. Tidak hanya dengan membagikan surat izin pemanfaatan hutan sosial untuk pemerataan ekonomi dan kelestarian hutan, melalui program ini petani juga mendapat kepastian hak kelola selama 35 tahun, dukungan pendanaan dan pemasaran.

Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menilai kebijakan Perhutanan Sosial merupakan kebijakan berani yang pernah dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Terutama oleh Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Karena pemanfaatan hutan kini benar-benar direalisasikan dan langsung dirasakan masyarakat.

''Kebijakan yang puluhan tahun tak berpihak pada rakyat itu ingin diakhiri. Menurut saya, ini kebijakan paling berani yang diambil pemerintah,'' kata Chalid, Rabu (8/11).

Ada 12,7 juta hektar hutan dialokasikan untuk masyarakat dalam bentuk acces reform. Ditambah 9 juta hektar tanah, termasuk 20 persen dari kawasan hutan yang telah lepasan untuk swasta, nantinya akan menjadi objek reforma agraria dalam bentuk asset reform.

Dulunya kata Chalid, petani Jawa hanya memiliki lahan garapan sempit. Rata-rata kurang dari 0,5 hektar. Sebagian malah jadi buruh tani tanpa tanah.

Jeratan tengkulak, anomali cuaca, harga hasil penen yang rendah dan ancaman kriminalisasi selalu jadi mimpi buruk.

Potret hampir sama terjadi di luar Jawa. Masyarakat adat dan penduduk desa kerap jadi penonton pembangunan. Perusahaan besar telah kuasai hutan dan kebun lebih dari 30 juta hektar. Dikuasai tak lebih dari 25 orang kaya saja dalam beragam group bisnis.