Kebijakan Surat

Rasanya ke depan harus ada kebijakan khusus soal hubungan administrasi dengan PPATK. Mungkin dari tata usaha harus langsung ke sekretaris menteri. Bukan ke inspektorat jenderal atau ke masing-masing direktorat.

Atau jangan-jangan sudah begitu.

Maka di rapat di Komisi III DPR hari ini akan lebih jelas duduk persoalannya, apalagi Presiden Jokowi sudah berpesan kepada Menko Polhukam Mahfud MD: buka saja semua sejelas-jelasnya. (*)

Yuk, Simak Juga Video ini!