Kehadiran BPK di Rapat Banggar Dianggap tak Relevan

JAKARTA - Aktivis Koalisi Anti Mafia Anggaran, Ronald Rofiandri, menegaskan, bahwa inisiatif pimpinan DPR mengundang KPK dan BPK dalam setiap rapat Badan Anggaran berangkat dari kekhawatiran makin berjangkitnya virus mafia anggaran hingga menular dan melibatkan Banggar.

"Jika dibiarkan begitu saja, kredibilitas DPR bisa menjadi taruhannya dan berpotensi mengalami degradasi. Untuk itulah, sebagai wujud kepedulian dan antisipasi, pimpinan DPR berupaya melibatkan KPK dan BPK dalam setiap tahapan pembicaraan anggaran," jelas Ronald, Senin (19/9) di Jakarta.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), itu menjelaskan, kepedulian dan langkah antisipatif tersebut di satu sisi mengkonfirmasi bahwa DPR turut ambil bagian dalam upaya meredam bekerjanya virus mafia anggaran di lingkungannya, khususnya di internal Banggar.

 

Tapi di sisi lain, kata dia, mengalokasikan keikutsertaan KPK dan BPK dalam setiap rapat Banggar, secara tidak langsung menegaskan bahwa pertanggungjawaban DPR tereduksi kepada KPK dan BPK.