Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Kelapa Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Endang Suryastuti, S.H., M.H - Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI dan Peserta PKN I/60 LAN RI

Selasa, 19 November 2024 – 10:33 WIB
Kelapa Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan - JPNN.COM
Petani kelapa sawit. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

Indonesia bersama Malaysia menguasai pasokan sawit global dengan pangsa pasar 85 persen.

Komoditas kelapa sawit dan turunannya telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 3,5 persen serta menyerap tenaga kerja lebih dari 16 juta orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ekspor crude palm oil (CPO) senilai US$25,07 miliar juga menjadikannya penyumbang ekspor non migas terbesar pada tahun 2023.

Pengolahan kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati untuk program Biodiesel 35 juga berkontribusi pada penghematan devisa negara sebesar Rp 161 triliun.

Tantangannya yang dihadapi kelapa sawit Indonesia adalah persaingan dengan minyak nabati lain (biji bunga matahari, dan lain-lain) yang menjadi lebih murah setelah disepakatinya the Black Sea Grain Initiative pada tahun 2022.

Kondisi ini menyebabkan harga CPO dunia turun 30,5 persen pada periode 2022-2023. Nilai ekspor CPO Indonesia pun tergerus pada tahun 2023 turun sebesar 18,98 persen (year on year/yoy) dan pada semester I tahun 2024 turun sebesar 5,92 persen (yoy).

Penurunan permintaan di pasar utama CPO juga terjadi sebagai akibat tuntutan yang semakin tinggi terhadap tata kelola pengusahaan kelapa sawit dalam merespon the Triple Planetary Crisis yang semakin intensif yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi.

Partisipasi Indonesia dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan penerapan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dirasakan belum cukup, terutama di negara-negara Eropa yang berencana memberlakukan EU Deforestation Regulation (EUDR) mulai 1 Januari 2025 yang menuntut persyaratan uji tuntas ketelusuran produk kelapa sawit bebas deforestasi.

Peserta PKN I Angkatan 60 LAN membuat Policy Brief berjudul Transformasi Tata Kelola Kebijakan Investasi Kelapa Sawit untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News