Kelas Menengah Melonjak, Stok Hunian Terbatas

jpnn.com, SURABAYA - Program sejuta rumah yang dikebut pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat tentang hunian.

Hingga kini, kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan hunian atau backlog terus naik.

Sepanjang tahun ini, angka backlog di Jatim sudah mencapai 580 ribu unit. Sementara itu, backlog secara nasional menembus 11,8 juta unit.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Jatim Supratno menyatakan, pemerintah daerah sebenarnya memegang peranan penting untuk kelancaran program satu juta rumah.

Namun, beberapa kebijakan dari pemerintah pusat tidak segera dijalankan oleh pemerintah daerah.

”Pemerintah pusat sudah memberikan begitu banyak kemudahan melalui PP 64/2016, namun pelaksanaannya di daerah masih belum optimal. Banyak daerah yang justru menganggap seolah PP 64 itu tidak ada,” ujarnya di sela–sela seminar Apersi Jawa Timur, Selasa (5/12). 

Menurut dia, sampai saat ini, masih banyak pemda atau pemkot yang menggunakan prinsip pengurusan izin yang rumit.

Antara lain, harus mengurus izin lokasi dan amdal lalu lintas yang sebenarnya oleh PP 64 tersebut telah dihapus.