JPNN.com 
Keluarga Korban Cebongan Tolak Labelisasi Preman
Minta Pelaku Diproses di Pengadilan HAMSabtu, 06 April 2013 – 06:28 WIB
"Bukan baru pertama kali stigma ini muncul. Sudah sangat sering. Bahwa orang NTT, mungkin karena hitam dan keriting, lalu digeneralisir bahwa mereka semuanya preman. Ini yang harus dihilangkan karena bisa timbul rasisme. Saya juga setuju bila presiden harus membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Karna pengalaman, banyak kasus yang kemudian tenggelam. Selain itu, kami DPD, DPR dan MPR akan merevisi Undang-Undang Militer agar proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan di pengadilan umum HAM. Supaya terbuka dan para korban bisa mengakses informasi. TNI juga harus bisa mengevaluasi dan melakukan pembersihan struktur yang lebih adil di dalam tubuh TNI," tandas Sarah.
Secara tegas, Sarah juga menuntut komitmen dari presiden SBY terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM. Pasalnya, sangat banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak bisa tuntas karena tidak adanya komitmen dari presiden sendiri. Bahkan Sarah meminta agar dibuatkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk membangun kembali rasa percaya masyarakat.
"Pernyataan pertama Pangdam bawah TNI tidak terlibat lalu sekarang terbukti seperti ini. Bagaimana masyarakat bisa percaya lagi kepada TNI" Untuk itu, Presiden harus membuat Kepres untuk membagun kembali rasa percaya masyarakat. Kita minta bukti komitmen SBY terhadap penyelesaian pelanggaran HAM dalam peristiwa ini," tambahnya lagi.
