Kemendagri Anulir Rencana Jenderal Polri jadi Pj Gubernur

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Eddie menambakan, potensi mengambil dari kementerian lain sangat terbuka. Pasalnya, jika semuanya diambil dari eselon satu kemendagri, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja kementeriannya.

“Kalau eselon satu (Kemendagri) semua bertugas, terus yang membantu pak Menteri siapa,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Sebagai kementerian yang menjadi poros pemerintahan di daerah hingga tingkat desa, akan sangat beresiko jika semua pejabat utamanya ditugaskan. Saat ini saja, sudah ada tiga eselon satu yang dijadikan PJ maupun PJS Gubernur. Sementara jika melihat kebutuhan yang ada, Kemendagri membutuhkan 13 PJ dan PJS untuk provinsi pelaksana Pilkada.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah tidak tutup telinga terhadap aspirasi masyarakat dibalik pembatalan tersebut.

”Pemerintah sangat mendengarkan aspirasi rakyat,” imbuhnya. Dengen berbagai pertimbangan, mereka memutuskan untuk mengubah rencana. Yakni dengan menunjuk PJ gubernur dari instansi di luar Polri.

Menurut Wiranto, Kemendagri maupun Polri sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Sesuai keterangannya, mereka mendengarkan betul aspirasi masyarakat.

Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu tidak mengelak, rencana menunjuk pati Polri menjadi PJ gubernur menuai banyak komentar. Bahkan sampai membuat gaduh.

Karena itu, pemerintah segera mengambil sikap. ”Ya kami ganti saja dan kebijakan kami ubah,” ujar dia.