Kemendagri Sesalkan Mutasi dengan Impor Pejabat

Kamis, 20 Oktober 2011 – 00:24 WIB

Dikatakan Donny, jika kapasitas pejabat yang ada dianggap kurang, maka yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas (capacity building) dan strong manajerial dari pimpinan.

Dia menduga, mutasi-mutasi ini terkait dengan soal dukung-mendukung saat pemilukada lalu. Mestinya, begitu terpilih, Bonaran melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi. "Tanpa mengedepankan adanya perbedaan dukung-mendukung," pesan Donny.

Lantas, apa yang akan dilakukan kemendagri? Donny mengaku, untuk saat ini belum ada cantelan hukum yang tegas yang mengatur larangan mutasi dengan mengimpor pejabat dari luar pemda yang bersangkutan. Nantinya, di revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, masalah ini akan diatur tegas. "Termasuk mengatur bahwa kepala daerah bukan pejabat pembina kepegawaian," terang birokrat asal Sumbar itu. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan kebijakan kepala daerah yang melakukan mutasi jabatan di jajaran pemdanya dengan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News