Kemendikbudristek Mendorong Pemda Membina Lembaga Kursus dan Pelatihan

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta adanya sinergisitas dari seluruh lapisan lembaga, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dunia kerja, serta organisasi mitra guna memperkuat pengembangan kursus dan pelatihan. 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati mengatakan perlunya kesepahaman dan sinkronisasi dalam pembinaan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah daerah (pemda) di kabupaten/kota agar melakukan pembinaan terhadap LKP yang melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (dudika), organisasi mitra (ormit), serta instansi terkait.  

“Kami mengharapkan dapat terjalin koordinasi dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai langkah yang strategis dalam pembinaan LKP,” ujar Dirjen Kiki dalam acara Penguatan Program Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan secara hibrida di Tangerang, Banten, pada 13–15 Maret.

Dia mengatakan kegiatan ini juga bertujuan memperdalam pemahaman peserta terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam kerangka pembinaan LKP yang dilakukan oleh pemda maupun organisasi mitra. 

Selain itu, juga untuk menambah pemahaman terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 

Dengan bekal tersebut, Dirjen Kiki berharap akan lahir berbagai inisiatif kolaborasi yang menguatkan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai upaya penyiapan sumber daya manusia kompeten, produktif, dan berdaya saing menyongsong Indonesia Emas 2045. 

Oleh karena itu, kegiatan ini mendiskusikan beberapa agenda, yaitu evaluasi program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Kedua, program LKP bekerja sama dan berstandar Dudika.