Kemendikbudristek Mendorong Pemda Membina Lembaga Kursus dan Pelatihan

Ketiga, program LKP bekerja sama dengan perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan D-1 dan D-2. Keempat, program uji kompetensi, serta kelima praktik baik peran pemerintah daerah dalam pembinaan LKP. 

Dirjen Kiki menambahkan dengan makin kuat dan berkembangnya LKP di Indonesia, akan berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi lulusan dari LKP.

Dia yakin ditambah lagi dengan pembentukan tim koordinasi vokasi daerah, maka dapat mengakselerasi peran para pemangku kebijakan terkait untuk mengembangkan program pengembangan LKP, tanpa harus saling meniadakan fungsi masing-masing lembaga yang telah berjalan selama ini.

“Perpres ini merupakan perwujudan dari semangat kolaborasi yang hendak dibangun agar setiap stakeholder yang selama ini menyelenggarakan pelatihan vokasi bersinergi dan mengintegrasikan program-programnya demi percepatan akses, kualitas, dan relevansi yang dikehendaki,” paparnya.

Direktur Kursus dan Pelatihan Wartanto menyampaikan bahwa pemda dan ormit harus berperan aktif dalam menjalin kolaborasi terkait penguatan dan pengembangan LKP.

Oleh karena itu, dia mengimbau  seluruh pihak terkait agar dapat meningkatkan pengembangan pembelajaran di LKP. 

Wartanto mengatakan bahwa perlu membentuk tim koordinasi vokasi daerah karena mitra utama dari Ditjen Diksi adalah pemda yang berada di kabupaten/kota. 

Wartanto menerangkan bahwa kursus dan pelatihan sebagai lembaga pendidikan nonformal menjadi tanggung jawab kabupaten/kota berdasarkan UU Pemda.