Kemenhub Perluas Penerapan Buy the Service ke Jabodetabek

“Pemerintah akan mensubsidi 100% biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan,” kata Polana.

Program BTS atau pembelian layanan untuk angkutan massal perkotaan ialah program embeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisne lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing.

"Namun pembelian dilakukan pada angkutan yang memenuhi aspek kenyamanan, kemamanan, keselematan, keterjangkauan, kesetaraan serta memenuhi aspek kesehatan," jelas dia.

Melalui konsep ini, lanjut dia, pemerintah menjalankan sejumlah fungsi, yakni menjadi penanggung risiko penyediaan layanan angkutan dikarenakan tingginya biaya operasional angkutan massal. Kemudian memberikan lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi kualifikasi.

"Memberikan prioritas kepada angkutan umum supaya memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan pribadi," ujar dia.

Menurut Polana, program BTS merupakan embrio dari sistem transportasi massal berkelanjutan, dimana layanan bus yang aman dan nyaman, serta adanya kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan bus merupakan hal yang dikedepankan.

Pada 2020, program BTS sudah diterapkan di 5 kota yaitu Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar, dan sudah melayani sekitar 1,5 juta perjalanan masyarakat, walaupun pada masa pandemi ini ada pembatasan kapasitas maksimal penumpang sebesar 50 persen.

Dalam webinar ini, turut hadir sebagai narasumber antara lain: Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah, Walikota Bogor Bima Arya, Pelaksana BRT dan BTS Propinsi Jateng Satriyo Hidayat. Adapula Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Pengamat Transportasi DJoko Setijowarno dan Darmaningtyas, serta Ketua DPP Organda Adrianto D sebagai pembahas. (jpnn)